E-Katalog Versi 6
By Admin | 14 Nov 2024
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi e-Katalog Versi 6 yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fitur-fitur baru dalam e-Katalog Versi 6 yang dirancang untuk mempercepat, mempermudah, serta meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Kepala LKPP, Andi Taufik, dalam sambutannya menyatakan bahwa pengembangan e-Katalog Versi 6 ini merupakan salah satu langkah besar dalam digitalisasi sistem pengadaan pemerintah. "Melalui e-Katalog terbaru ini, kami ingin memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, lebih transparan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran," ujar Andi.
Pada kesempatan tersebut, tim dari LKPP juga memperkenalkan sejumlah fitur baru, seperti sistem pemantauan real-time, integrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan kemampuan analisis data yang lebih komprehensif. Fitur-fitur ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pusat untuk membuat keputusan yang lebih tepat, memonitor anggaran dengan lebih baik, dan meminimalisir keterlambatan dalam pengadaan.
Rakor ini juga membuka diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai peran serta pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam e-Katalog Versi 6, LKPP berupaya meningkatkan jumlah penyedia barang/jasa dalam negeri dan memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memudahkan mereka bergabung ke dalam sistem.
Andi Taufik mengharapkan, dengan sosialisasi ini, setiap instansi dapat memanfaatkan e-Katalog Versi 6 dengan optimal sehingga target efisiensi dan penghematan anggaran negara dapat tercapai. “Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, kami yakin e-Katalog Versi 6 akan menjadi pondasi bagi proses pengadaan yang lebih maju dan akuntabel,” tambahnya.
Sosialisasi e-Katalog Versi 6 akan terus dilaksanakan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia agar pemanfaatannya merata dan dapat diakses oleh seluruh instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Kembali ke Halaman Utama
Kepala LKPP, Andi Taufik, dalam sambutannya menyatakan bahwa pengembangan e-Katalog Versi 6 ini merupakan salah satu langkah besar dalam digitalisasi sistem pengadaan pemerintah. "Melalui e-Katalog terbaru ini, kami ingin memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, lebih transparan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran," ujar Andi.
Pada kesempatan tersebut, tim dari LKPP juga memperkenalkan sejumlah fitur baru, seperti sistem pemantauan real-time, integrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan kemampuan analisis data yang lebih komprehensif. Fitur-fitur ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pusat untuk membuat keputusan yang lebih tepat, memonitor anggaran dengan lebih baik, dan meminimalisir keterlambatan dalam pengadaan.
Rakor ini juga membuka diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai peran serta pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam e-Katalog Versi 6, LKPP berupaya meningkatkan jumlah penyedia barang/jasa dalam negeri dan memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memudahkan mereka bergabung ke dalam sistem.
Andi Taufik mengharapkan, dengan sosialisasi ini, setiap instansi dapat memanfaatkan e-Katalog Versi 6 dengan optimal sehingga target efisiensi dan penghematan anggaran negara dapat tercapai. “Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, kami yakin e-Katalog Versi 6 akan menjadi pondasi bagi proses pengadaan yang lebih maju dan akuntabel,” tambahnya.
Sosialisasi e-Katalog Versi 6 akan terus dilaksanakan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia agar pemanfaatannya merata dan dapat diakses oleh seluruh instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.